Peran penting peraturan hukum laut dalam pengaturan sumber daya laut memegang peranan yang vital dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengaturan yang tepat melalui peraturan hukum laut sangat diperlukan agar sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, “Peraturan hukum laut sangat penting untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan dan merusak ekosistem laut.” Hal ini sejalan dengan pendapat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menekankan pentingnya konservasi sumber daya laut melalui regulasi yang ketat.
Dalam prakteknya, peraturan hukum laut juga berperan dalam menentukan batas wilayah laut suatu negara. Hal ini dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang menetapkan bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan atas perairan laut teritorialnya. Dengan demikian, peraturan hukum laut menjadi landasan hukum yang mengatur sumber daya laut di wilayah negara tersebut.
Namun, tantangan dalam implementasi peraturan hukum laut juga tidak bisa diabaikan. Banyak kasus illegal fishing dan penangkapan ikan secara berlebihan yang masih terjadi di perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan kerjasama antarnegara dalam mengatasi masalah tersebut.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu terus memperkuat peran peraturan hukum laut sebagai instrumen pengaturan sumber daya laut. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, “Kita harus menjaga laut kita sebagai sumber kehidupan, bukan sebagai ladang yang bisa dieksploitasi semaunya.”