Tantangan dan strategi penegakan hukum di laut Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan begitu banyak kegiatan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia, penegakan hukum menjadi semakin penting untuk menjaga keamanan dan kelestarian laut kita.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Tantangan penegakan hukum di laut Indonesia sangat kompleks karena melibatkan berbagai masalah mulai dari illegal fishing, illegal logging, hingga perdagangan manusia.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani masalah ini.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, instansi pemerintah, dan masyarakat sipil. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga sangat diperlukan untuk memaksimalkan penegakan hukum di laut Indonesia.”
Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Kepala Humas Badan Keamanan Laut (Bakamla), Wisnu Pramandita, “Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia.”
Untuk itu, diperlukan upaya nyata dari pemerintah dalam meningkatkan investasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum di laut. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu menjaga keamanan dan kedaulatan lautnya.
Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sipil, serta adanya komitmen yang kuat dalam penegakan hukum di laut Indonesia, diharapkan masalah illegal fishing dan kegiatan ilegal lainnya dapat diminimalisir. Sehingga laut Indonesia tetap menjadi sumber daya yang berkelanjutan bagi generasi masa depan.