Kasus perikanan illegal merupakan masalah serius di Indonesia. Banyak kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini merugikan negara dan juga merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, meningkatkan efektivitas penyidikan kasus perikanan di Indonesia menjadi sangat penting.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Budi Daya, “Penyidikan kasus perikanan harus dilakukan dengan lebih efektif agar pelaku illegal fishing dapat ditindak dengan tegas.” Budi Daya juga menegaskan bahwa kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus perikanan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus perikanan adalah dengan meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Susan Herawati, yang menyatakan bahwa “Koordinasi yang baik antara lembaga terkait akan mempercepat proses penyidikan kasus perikanan dan mencegah terjadinya tumpang tindih tugas.”
Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi yang canggih juga dapat membantu dalam penyidikan kasus perikanan. Menurut pakar hukum kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, “Pemanfaatan teknologi seperti satelit dan sistem informasi geospasial akan memudahkan petugas dalam melacak dan mengumpulkan bukti terkait kasus perikanan illegal.”
Dengan meningkatkan efektivitas penyidikan kasus perikanan, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing dan mencegah terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Sehingga, keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terjamin untuk generasi mendatang.