Kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan wawasan maritim merupakan upaya yang sangat penting bagi Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Wawasan maritim adalah pemahaman yang mendalam tentang potensi serta tantangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, kebijakan pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan. “Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun masih perlu adanya upaya untuk mengoptimalkannya melalui kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah dengan mengeluarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam peraturan tersebut, terdapat arahan untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Dwi Sawung, kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan wawasan maritim juga harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. “Penguatan hukum laut akan menjadi landasan kuat dalam menjaga kedaulatan negara di laut,” katanya.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam mendorong pengembangan wawasan maritim. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan, Arif Satria, keterlibatan berbagai pihak akan mempercepat proses pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. “Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan pemerintah yang progresif dalam mendorong pengembangan wawasan maritim, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maritim yang kuat dan berdaulat di kawasan Asia Tenggara. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Semoga kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia.