Implikasi pelanggaran peraturan hukum laut bagi Indonesia sangatlah serius. Sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, Indonesia harus menjaga peraturan hukum laut dengan baik untuk melindungi kepentingan nasional dan keberlanjutan ekosistem laut.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, pelanggaran peraturan hukum laut dapat berdampak buruk bagi Indonesia. “Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah laut yang luas. Jika peraturan hukum laut tidak ditaati, maka Indonesia dapat kehilangan hak-haknya dalam wilayah lautnya,” ujarnya.
Salah satu implikasi pelanggaran peraturan hukum laut adalah kerugian ekonomi yang dapat dialami oleh Indonesia. Banyak negara asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia, mengakibatkan kerugian miliaran rupiah setiap tahunnya. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Agus Suherman, “Indonesia kehilangan sekitar 300 triliun rupiah setiap tahun akibat illegal fishing.”
Selain itu, pelanggaran peraturan hukum laut juga dapat merusak ekosistem laut Indonesia. Kegiatan illegal fishing yang tidak terkendali dapat mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan merusak lingkungan laut. Prof. M. Rizal, seorang ahli kelautan dari Institut Teknologi Bandung, mengatakan bahwa “pelanggaran peraturan hukum laut dapat menyebabkan penurunan jumlah ikan dan merusak ekosistem karang.”
Untuk itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Menindak tegas pelaku pelanggaran peraturan hukum laut merupakan langkah yang harus dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional dan keberlanjutan ekosistem laut. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya lautnya untuk kesejahteraan rakyat dan masa depan yang lebih baik.