Penegakan hukum perikanan di Indonesia memang memiliki tantangan yang cukup besar. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian hingga 20 triliun rupiah akibat illegal fishing.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice, Zenzi Suhadi, penegakan hukum perikanan di Indonesia masih terkendala oleh berbagai faktor. “Tantangan utama dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai,” ujarnya.
Namun, bukan berarti tidak ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pemerintah terus berupaya untuk memperkuat penegakan hukum perikanan di Indonesia. “Kita sudah melakukan berbagai langkah, mulai dari penambahan kapal patroli hingga peningkatan kerjasama dengan negara lain,” katanya.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat juga dianggap penting dalam penegakan hukum perikanan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice, Zenzi Suhadi, “Semua pihak harus bersinergi dalam melawan illegal fishing agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya laut Indonesia.”
Dalam menangani illegal fishing, penegakan hukum perikanan di Indonesia juga perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. M. Khoirul Anwar dari Badan Riset dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatakan bahwa “Regulasi yang kuat akan menjadi dasar yang kokoh dalam menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia.”
Dengan adanya upaya konkret dari pemerintah, dukungan dari masyarakat, serta regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat semakin efektif dalam melindungi sumber daya laut yang begitu berharga ini. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan perairan Indonesia yang bersih dan lestari.